Rencana Penanganan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh di Bombana, Mulai di Gagas

Rencana Penanganan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh di Bombana, Mulai di Gagas

Kominfo, Dinas PUPR - Seminar Antara Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Bombana yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang kini tengah menggagas dan menyusun skala penanganannya.

Kegiatan Penyusunan Rencana Penanganan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan Dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Drs. Man Arfa M.Si, dalam sambutannya beliau mengingatkan akan pentingnya dokumen ini guna menjadi landasan dalam pelaksanakaan pembangunan khususnya pada Kawasan kumuh perkotaan bombana

"diharapkan dengan dokumen ini maka penanganan Kawasan kumuh kabupaten bombana tidak hanya bersumber dari APBD Kabupaten tetapi juga dapat bersumber dari APBD Provinsi dan juga APBN Kementerian Terkait, "kata Man Arfa saat memberi sambutan diaula rapat sekretariat daerah, Kamis, (6/8/2020)

Menurutnya, Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh Pokjanis Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.

Adapun Dasar Hukum Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) ini adalah UU No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. "Mengenai Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap  perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau setiap orang, "katanya.

Dasarnya kata Sekda, adalah Peraturan Pemerintah 14/2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Panduan Penyusunan rencana pencegahan serta peningkatan kualitas perumahan Kumuh. Dimana Permukiman Kumuh Mengatur tata cara penyusunan tentang RP2KPK ini.

Selain itu, penanganan permukiman kumuh sudah secara jelas ditargetkan pada RPJMD 2020-2024. penanganan dilakukan sesuai Undangundang no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya di pasal VII dan VIII yang menjelaskan berbagai hal tentang pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman, serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.

Lebih lanjut Man Afra menjelaskan, ada tiga pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali. Sementara dalam Tahapan penanganan kawasan kumuh berdasarkan UU No.1/2011 mengamanatkan agar pemerintah kota/kabupaten menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), serta menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)

"Itu yang akan menjadi sebagai instrumen utama dalam upaya penanganan permasalahan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. "ucapnya.

Kegiatan ini dilatarbelakangi kondisi Kawasan kumuh kabupaten Bombana sesuai SK Kumuh no. 208 tahun 2014 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh kabupaten bombana seluas 40.87 HA permukiman kumuh telah banyak menaglami perubahan untuk itu diperlukan kajian ulang atas wilayah – wilayah yang teridentifikasi menjadi Kawasan kumuh baru. Diharapkan semua Kawasan yang punya potensi kumuh dapat segera didata dan dikeluarkan surat keputusan bupati yang baru tentang penetapan Kawasan kumuh kabupaten bombana tahun 2020. "tambahnya

Kegiatan ini Bertujuan untuk Memantapkan pemahaman pemerintah Kabupaten Bombana tentang kebijakan dan strategi penanganan kawasan kumuh perkotaan dalam mencapai target zero kumuh, Agar pemerintah Kabupaten Bombana dapat sepenuhnya menjadi pemrakarsa utama dalam penyusunan RP2KPKP yang difokuskan pada penanganan permukiman kumuh

Selain itu, Agar pemerintah kabupaten punya komitmen tinggi serta konsisten didalam implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta menjaga keberlanjutannya.

Hasil Seminar Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)  ini dimaksudkan agar Tersedianya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan kabupaten Bomabana. selain itu Tersedianya strategi penanganan kumuh secara spatial dan tipologi kawasan.

Karena kita tahu bahwa, indikasi program dan kegiatan penanganan adalah Tersedianya Rencana Kegiatan Aksi  Komunitas (community action plan) dan Dokumen Rencana Aksi (Action Plan). "tutupnya.

Laporan : Juliardi

Komentar

Belum ada komentar

Komentar Anda