Menteri PAN-RB Tjahyo Kumolo, Tegaskan Penyederhanaan Birokrasi sudah diterapkan Paling Lambat 31 Desember 2020

Menteri PAN-RB Tjahyo Kumolo, Tegaskan Penyederhanaan Birokrasi sudah diterapkan Paling Lambat 31 Desember 2020

Kominfo, Setda - Untuk menindaklanjuti Kebijakan Pemerintah Terkait Penyederhanaan Birokrasi Pada Kementrian Lembaga dan Pemerintah Daerah Sesuai Mandat Presiden RI Pada Sidang Paripurna MPR-RI pada tanggal 20 Oktober 2019 Yang Lalu, Kementrian PAN-RB Melakukan Rapat Koordinasi Secara Virtual Terhadap Beberapa Kementrian Lembaga dan Pemerintah Daerah Melalui Video Converence Pada Selasa, 11 Agustus 2020 Jam 13.30 Wib di Masing-Masing Wilayah.

Saat digelar Rakor Secara Virtual, Tak Terlepas pula dari Pemerintah Kab. Bombana mengikuti kegiatan tersebut, Yang Mana Dalam Kegiatan Ini diikuti oleh Wakil Presiden RI (K.H. Ma’ruf Amin), Sekretariat Daerah Kab. Bombana, Drs. Man Arfa, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Ramsi Rafiu, SH, Kepala Bkpsdm Drs. Rusman Idja, dan Bagian Organisasi Setda Kab. Bombana Drs. Budiman, diruang Rapat Bupati Lt. II, pada Rabu, (12/8/2020) kemarin

Dalam Rapat Tersebut, Kementrian PAN-RB Menyampaikan Terkait Penegasan Tentang Kebijakan Pemerintah Terkait Penyederhanaan Birokrasi Pada Kementrian Lembaga dan Pemerintah Daerah Sesuai Mandat Presiden RI Pada Sidang Paripurna MR- RI pada 20 Oktober 2019 Yang Lalu. Hal ini diungkapkan oleh Menteri PAN-RB Tjahyo Kumolo. 

Kata Tjahyo Kumolo, Adapun Tujuan Penyederhanaan Birokrasi Ini Adalah Untuk Meningkatkan Efektifitas Pemerintah Dan Percepatan Pengambilan Keputusan Guna Meningkatkan Pelayanan Publik Dengan Sasaran Birokrasi Yang Lebih Dinamis. Selain Itu Juga Harus Lebih Profesional Guna Meningkatkan Efektifitas Dan Evisiensi Dalam Mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Kepada Publik

Menurutnya, Penyederhanaan Birokrasi Tahap Satu Yaitu Pemangkasan Jabatan Pejabat Pengawas Atau Eselon IV Pada Dinas PM & PTSP, Kemungkinan Akan Kembali Dipangkas Jabatan Yang Fungsi Wewenangnya Berkaitan Dengan Perizinan Dan Pertambangan Teknis Perizinan.  

“Untuk Tahap Berikutnya Penyederhanaan Birokrasi Yang Serupa Berpeluang Untuk Melakukan Pada Jabatan Lain Yang di nilai Perlu dipangakas atau disederhanakan. 

Lebih jauh ia menjelaskan, bahwa Identifikasi dan Transformasi Jabatan Fungsional di Provinsi Kab/Kota dilakukan dengan Pemetaan Serta Penyelarasan Kebutuhan Anggaran Terkait Penghasilan Pejabat Yang Terkena Dampak Dari Penyederhanaan Birokrasi.

Menteri PAN-RB Tjahyo Kumolo Mengatakan Bahwa Penyederhanaan Birokrasi Tidak Akan Menyebabkan Penghasilan ASN didaerah Yang Terdampak Berkurang.

Tjahyo Kumolo juga mengaskan Penyederhanaan Birokrasi sudah diterapkan paling lambat 31 Desember 2020 baik dari Kemeterian, Lembaga dan Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia. “katanya

Menurut Menteri, Penyederhanaan Birokrasi Sudah diterapkan Sebanyak 68% Termasuk Bombana Telah Melakukan Identifikasi Penyederhanaan Pada Level Jabatan Pengawas atau Eselon IV Sebanyak 101 Jabatan Yang Terdiri  Dari 17 Opd yang Berkaitan dengan Perizinan Investasi dan Pelayanan Publik di Pemda Bombana, “ucap Tjahyo Kumolo saat melakukan Rapat Virtual bersama Pejabat Kementrian dan Lembaga Pemerintah.

“Jadi kita tinggal menunggu melalui Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Tenggara Sambil Menunggu Rekomendasi dari Mendagri. Olehnya itu kita akan tetap selalu Koordinasikan Pada Kementerian dan Lembaga lainnya. “tutupnya.
Laporan : Ferawati

Download File: 130820_145412_705c76e7-1139-48cb-8014-75015899583f.jpg

Komentar

Belum ada komentar

Komentar Anda