DINAS PMD GELAR RAKOR DALAM MENGIMPLEMENTASI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DAN PROGRAM PRIORITAS APBDES TAHUN 2020

DINAS PMD GELAR RAKOR DALAM MENGIMPLEMENTASI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DAN PROGRAM PRIORITAS APBDES TAHUN 2020

Rumbia Kominfo, - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana melaksanakan Rapat Koordinasi Pemerintahan dengan Tema Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan dan Program Prioritas APBDes tahun 2020 yang dihadiri oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan wilayah Konawe Selatan, Kepala Cabang BPJS Kab. Bombana, Camat dan Kepala desa wilayah Poleang dan Rarowatu. Kegiatan ini dibuka secara Resmi oleh Pelaksana Harian Sekda Bombana (Drs. Abd. Rahman) di Hotel Rahmat, Kamis, 12/12/2019

Plh. Sekda Abd. Rahman mengatakan, “bahwa Aparatur desa sebagai pekerja yang dipekerjakan oleh pemerintah di salah satu Desa, berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dalam pasal 20 bahwa pembayaran jaminan sosial Kepala Desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa.”katanya

“menurutnya, yang perlu diketahui bahwa Aparatur Desa yang dimaksud didalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut dan yang berhak mendapatkan jaminan, adalah salah satu Pekerja (perangkat Desa) yang dipekerjakan oleh Pemerintah melalui Kepala Desa dalam melayani Masyrakatnya, seperti Sekdes, Kepala BPD, Perawat Desa, Bidan Desa, Guru TK Paud dan termasuk kepala desa itu sendiri. “tuturnya

“Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan semangat seluruh perangkat desa dalam menjalankan tugasnya masing-masing, “”ungkap Abd. Rahman selaku Plh. Sekda pada saat menyampaikan Penjelasan di hotel Rahmat, Kamis, 12/12 kemarin

Plh. Sekda Bombana yang didampingi Kepala Dinas PMD, Menjelaskan, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana desa tahun 2020 juga masuk dalam kerangka untuk mendukung Program Prioritas APBDes 2020 di Kab. Bombana yaitu Program Pencegahan Stunting yang telah menjadi isu Nasional.

Selain itu juga “kata Abd. Rahman, ini merupakan peningkatan indeks desa membangun bagi desa tertinggal, sehingga upaya percepatan digitalisasi desa dan memastikan komitmen desa hasil bursa inovasi desa dapat terakomodir dalam RKPDes dan RAPBDes 2020 yang berdasarkan rincian hasil kartu komitmen, “tutupnya

Sumber : Dinas PMD

Editor : Adi

 

Komentar

Belum ada komentar

Komentar Anda