GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF AGAMA

GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF AGAMA

Rumbia Kominfo, Secara etimologis, kata hadiah berasal dari bahasa Arab yang artinya 
‘pemberian’. Dalam terminologi fikih, 
hadiah diartikan sebagai pemberian 
barang/benda dari seseorang semasa 
hidupnya kepada orang lain, dari harta 
yang dimilikinya secara fisik (bukan dimiliki 
manfaatnya saja), sebagai penghormatan 
atau untuk memuliakan si penerima, 
tanpa syarat dan tanpa harapan akan 
balasan. Dengan kata lain, tanpa syarat 
harus membalas dengan hadiah serupa, 
tanpa syarat harus mengerjakan atau 
meninggalkan sesuatu, bahkan tanpa 
mengharapkan apapun dari si penerima.

Pejabat atau pegawai negeri, ketika 
ditunjuk untuk mengemban tugas tertentu, 
ia harus menjalankan tugas dan fungsinya. 
Ini prinsip hukum Islam. Jika ia menerima 
hadiah atau pemberian di luar gaji, di mana 
hadiah tersebut patut diduga berkaitan 
erat dengan jabatannya, berarti ia telah 
berkhianat atas tugas dan jabatannya.

Segala bentuk pemberian kepada 
pegawai negeri atau penyelenggara 
negara dinamakan gratifikasi. Sejak 
disahkannya Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, mereka berkewajiban untuk 
menolak setiap penerimaan gratifikasi 
yang berhubungan dengan jabatan 
dan berlawanan dengan tugas atau 
kewajiban penerima. Apabila karena 
kondisi tertentu tidak bisa menolak, maka 
melaporkan penerimaan tersebut kepada 
KPK merupakan upaya kedua untuk 
membebaskan dari ancaman hukuman. 

Direktorat Gratifikasi KPK melakukan 
sosialisasi pengendalian gratifikasi secara 
rutin kepada seluruh pegawai negeri dan 
penyelenggara negara di kementerian/
lembaga/organisasi/pemerintah daerah 
di seluruh wilayah Indonesia. Sosialisasi 
tersebut bertujuan untuk memberikan 
gambaran umum tentang gratifikasi serta 
ancaman pidana bagi pegawai negeri dan 
penyelenggara negara yang menerima 
gratifikasi. Harapannya, pegawai negeri 
dan penyelenggara negara dapat menolak 
pemberian gratifikasi yang ditawarkan 
kepadanya. 

Namun demikian, suatu 
peristiwa gratifikasi dapat terjadi juga 
karena adanya peran pihak pemberi. 
Praktik ini lazim dilakukan oleh masyarakat 
selaku pengguna layanan sebagai 
ungkapan terima kasih atau dalam rangka 
kerja sama pengadaan barang dan jasa 
untuk pemerintah. Maka pembelajaran 
dengan tidak memberikan gratifikasi 
kepada penyedia layanan juga perlu 
disampaikan.

Pemuka agama memainkan peran vital 
dalam diseminasi informasi tentang 
larangan memberikan gratifikasi kepada 
pegawai negeri atau penyelenggara 
negara. Mereka menjadi tempat rujukan 
umat untuk memberikan fatwa perihal 
hukum agama, tak terkecuali dalam 
kaitannya dengan gratifikasi. Penyusunan 
buku yang membahas gratifikasi dari 
perspektif lima agama menjadi upaya 
bersama KPK dengan Kementerian Agama 
Republik Indonesia untuk menguatkan 
budaya integritas. Melalui ayat-ayat yang 
berkisah para nabi, sahabat, atau tokoh 
lain yang tertulis dalam masing-masing 
kitab suci, masyarakat dapat memahami 
larangan praktik gratifikasi dengan benar.
Akhir kata, kami berharap bahwa buku ini 
dapat memperkaya khazanah pengetahuan 
kita tentang gratifikasi, terutama dari 
perspektif lima agama di Indonesia.

Sumber : KPK RI Kedeputian Bidang Pencegahan Direktorat Gratifikasi

Catatan : untuk diketahui lebih lanjut, bisa di Download pada keterangan pdf dibawah ini

Download File: 141219_123206_Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama (final).pdf

Komentar

Belum ada komentar

Komentar Anda