Anggota DPD dan DPR RI Serap Keluhan Nelayan di Bombana

Anggota DPD dan DPR RI Serap Keluhan Nelayan di Bombana

Kominfo Bombana - Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) telah mengunjungi salah satu pabrik pengolahan rumput laut di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Kamis 5 Maret 2020. 

Kunjungan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini disambut ramah oleh segenap pemerintah daerah Bombana, pengelola pabrik maupun masyarakat. Pabrik yang dibangun sejak tahun 2016 di Desa Laea, Kecamatan Poleang Selatan itu, kini mendapat perhatian khusus dari tiga senator dan komisi X DPR RI asal Sultra.
Mereka adalah Hj. Andi Nirwana Sebbu, DR. H. MZ. Amirul Tamim, M. Si dan Wa Ode Rabiah Al-Adawia selaku anggota DPD RI. Sedangkan anggota komisi X  DPR RI ialah Hj. Tina Nur Alam.  

Dalam kunjungan itu, empat anggota dewan ini mendampingi direktur pengolahan dan bina mutu KKP, Dr. Trisna Ningsih, A. Pi., M. Si, serta  mengikuti seluruh tahapan yang bermula pada proses  tatap muka bersama masyarakat petani budidaya rumput laut. Mereka pun didampingi Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Tafdil, SE., MM- Johan Salim, SP,  serta jajaran Kepala OPD lingkup Pemda Bombana, 

Dalam pertemuan ini pula, dewan cukup merespon sejumlah keluhan nelayan rumput laut di daerah itu, utamanya warga Poleang dan sekitarnya. Mereka menilai, secara umum produksi pabrik pengolahan rumput laut  tersebut butuh kerjasama lintas sektoral untuk menopang bahan baku produksinya. Salah satunya adalah hasil budidaya rumput laut yang memadai atas ketersediaan sarana dan prasarana pembudidaya.

Sedikitnya, terdapat dua usulan pembudidaya yang cukup urgen dan menjadi perhatian dewan. Pertama, keluhan dari nelayan desa Laea terkait minimnya fasilitas dalam mengolah  rumput laut seperti, kebutuhan tali, pelampung  serta bibit unggul dan sarana budidaya lainnya. " Jujur kami cukup kesulitan meningkatkan hasil karena kurangnya sejumlah peralatan itu," ungkap Elson salah satu petani rumput laut di desa Laea..

Usulan lain disampaikan Rusman selaku warga yang bernaung di salah satu kelompok tani nelayan di Bombana. Ia meminta agar pemerintah pusat  mampu mengatur stabilitas harga rumput laut serta meminta adanya jaminan asuransi khusus bagi petani rumput laut. " Stabilitas harga yang menurut kami sangat penting, serta asuransi kecelakaan kerja bagi kami mesti diperhatikan," pinta Rusman.

Adapun usulan lain, warga meminta dewan untuk melihat potensi yang dominan di Bombana, seperti pertanian, kelautan, pendidikan dan lainnya. Warga menginginkan adanya perhatian lebih untuk masyarakat di Sultra, utamanya di Bombana. Anggota dewan pun menjawab usulan para nelayan itu sesuai tugas pokok dan fungsinya. 

Komite II (dua) DPD RI asal Sultra, Rabia Al Adawiah, SE., M. BA menyampaikan, 
bahwa semua jenis usulan mesti dilakukan dengan tetap mengikuti mekanisme. Anggota  Komite II (dua) yang membidangi sektor pertanian, perkebunan, kelautan, infrastruktur dan ekonomi ini mengajak kaum nelayan di Bombana untuk lebih kreatif lagi mengembangkan budidaya rumput laut serta perikanan. Adanya upaya pemerintah pusat menggelontorkan anggaran anggaran senilai Rp3 triliun saat ini tentunya menjadi perhatian untuk terus berusaha.

" KKP sudah menyampaikan langsung  dana bantuan ini, tinggal usahanya masing-masing kelompok untuk  meraih itu," kata Rabiah.

Sementara,  anggota DPD RI, Hj. Andi Nirwana Sebbu memandang sektor budidaya rumput laut yang mesti harus dijalankan secara berkesinambungan. Menurutnya, nelayan pembudidaya perlu mengedepankan stimulasi terhadap bantuan yang nantinya akan disalurkan. Artinya, bantuan yang diberikan harus mampu dimanfaatkan dengan baik demi menopang kebutuhan ekonomi nelayan itu sendiri. Disamping itu, hasil panen petani mampu disuplai lebih banyak ke pabrik pengolahan rumput laut di desa Laea agar produksi pabrik itu meningkat.

" Intinya harus ada stimulasi, pemerintah pusat juga melihat sejauh mana usaha petani setelah diberi bantuan. Bantuan harus bisa menguntungkan pembudidaya yang secara otomatis memperbanyak suplai ke pabrik. .Kalau perlu manfaatkan ibu-ibu untuk berkreasi melalui pembuatan makanan khas yang bersumber dari rumput laut itu," kata Andi Nirwana.

" Jenis bantuan di sektor lain juga harus seperti itu, kami selalu melihat perkembangan di daerah ini, dengan adanya kami di pusat, sebisa mungkin saya akan berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat kita di Sultra, terutama di Bombana," ungkapnya.

Anggota DPD RI lainnya, Amirul Tamim menjelaskan bahwa untuk memajukan usaha pembudidaya, petani harus menjalin kerjasama yang baik dengan Pemda Bombana agar secepatnya mendapatkan bantuan. Artinya, setiap kelompok tani harus melengkapi dokumen usulan yang diantaranya ialah berbadan hukum serta legalitas usahanya.

Amirul Tamim cukup prihatin dengan kondisi tiga pabrik rumput laut di Sultra yang kini terkendala bahan baku. Sehingga, dua diantaranya harus  mangkrak menyisakan satu yang aktif yaitu di Bombana.  

“Kami datang bukan menyelesaikan persoalan, tapi mendata setiap masalah di daerah. Potensi rumput laut di Sultra ini sangat melimpah, tapi nelayan kita minim fasilitas sehingga pabrik yang kita harapkan bisa maju harus terkendala dengan minimnya hasil dari pembudidaya,” kata Amirul Tamim.

Sementara anggota Komisi X DPR RI Tina Nur Alam menyebut, seluruh pabrik rumput laut di Sultra mesti digenjot lintas sektoral. Perlu kreatifitas dari pemerintah untuk mendorong usaha pembudidaya. Belum lagi dengan adanya rencana KKP menggelontorkan anggaran.

“Ayo bangun semua harus menjemput bola, KKP sudah sampaikan langsung ke daerah. Kami juga siap memperjuangkan keluhan petani nelayan untuk memajukan usahanya,” ucapnya

Bupati Bombana, H. Tafdil, SE., MM menyampaikan apresiasi kepada atas hadirnya kalangan anggota dewan. Sebab, momentum ini menjadi waktu yang tepat bagi pemda Bombana maupun masyarakat untuk mengungkap keluhan bahkan kendala di lapangan. 

" Kami sangat bersyukur daerah ini mendapat kunjungan dari pemerintah pusat. Semoga aspirasi masyarakat kita bisa lebih mudah diakomodir," ujar Bupati Bombana dua periode ini.

Penulis : Tim Kominfo

Komentar

Belum ada komentar

Komentar Anda