Selain Menimbulkan Dampak Lingkungan, Tiga PT di Bombana Diduga Tidak Memiliki Perpanjangan Izin

Selain Menimbulkan Dampak Lingkungan, Tiga PT di Bombana Diduga Tidak Memiliki Perpanjangan Izin

Kominfo, Sekretariat DPRD - Pemkab Bombana-kehadiran perusahaan tambang emas milik PT. Panca Logam Makmur (PLM),PT. Panca Logam Nusantara (PLN) dan PT. Anugerah Alam Buana Indonesia (ABI) di nilai tidak memberikan manfaat bagi daerah, hal itu di ungkapkan oleh Multazam dan rekan-rekannya yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Bombana Bersatu (FMBB) saat menggelar aksi damai di sejumlah ruang publik ibu kota Bombana yakni Kasipute, Senin (6/7)

Menurut Multazam perusahaan tersebut di duga telah melakukan pelanggaran melakukan aktivitas produksi dengan pengerukan tambang emas yang ada di Wumbubangka kabupaten Bombana padahal berdasarkan dokumen yang ada Ketiga perusahaan tersebut diduga kuat tidak memiliki perpanjangan izin,

Bahkan melawan hukum,yang mana diduga tidak ada izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang berkisar 1000 hektar ini jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Olehnya itu FMBB meminta kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana meninjau seluruh dokumen izin lingkungan dan dokumen lainnya terkait aktivitas PT.Panca logam Makmur, PT.Panca logam Nusantara, PT. Anugrah Alam Buana Indonesia, serta tidak menutup mata terkait dampak kerusakan lingkungan selama ketiga perusahaan tersebut beroperasi, DPRD Kabupaten Bombana sama-sama melakukan sidak dan penghentian paksa aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT.Panca logam Makmur, PT.Panca logam Nusantara, PT. Anugrah Alam Buana Indonesia 

Bukan cuma itu saja DPRD Kabupaten Bombana untuk mengambil sikap tegas memanggil seluruh stakeholder atau instansi terkait di daerah Kabupaten Bombana Untuk bersama-sama menghentikan dan mengosongkan aktivitas pertambangan yang dikuasai oleh PT.Panca logam Makmur, PT.Panca logam Nusantara, PT. Anugrah Alam Buana Indonesia, sampai benar-benar steril dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Di samping itu pula DPRD Kabupaten Bombana untuk bersama-sama mengambil langkah hukum terkait dugaan aktivitas illegal mining yang dilakukan PT.Panca logam Makmur, PT.Panca logam Nusantara, PT. Anugrah Alam Buana Indonesia 

Selain Multazam rekannya Jamal juga menyampaikan agar kiranya DPRD buat kesepakatan hari ini agar aktivitas PT.Panca logam Makmur grup ini berhenti di sini tidak ada manfaatnya sebab perusahaan tambang emas tersebut di duga telah melakukan penggelapan pajak  kurang lebih 500 miliar 

"sudah cukup kita bosan dengan aktivitas di dalam, perusahaan PT. Panca Logam Makmur PT.Panca logam Nusantara dan PT.Anugerah Alam Buana Indonesia mereka masih beraktivitas total kerugian daerah kalau misalkan setiap mesin yang masuk di sana diberikan jatah atau tanggungan berapa sekian mesin setoran kepada perusahaan,"katanya


Ketua DPRD menyampaikan terkait masalah kroscek secara kelembagaan ini perlu pendalaman juga bicara masalah DPRD ini kita harus duduk bersama, bisa memberikan keyakinan di sini terkait masalah apa yang disampaikan adanya saya jaminan saya bisa jadi jaminan olehnya itu Saya bangga kalau ada yang mengatakan ingin membawa pulang sesuatu yang sesungguhnya apa yang ada, Sama halnya jangan sampai yang ada dibawa pulang itu ternyata yang kami berikan oleh-oleh yang salah salah, makanya terpenting dari apa yang di sampaikan ini akan memanggil DLH, apalagi untuk sanksi hukum yang sudah dikeluarkan oleh DLH sampai hari ini tidak ada kejelasan mungkin mandeknya di bagian hukum, kami akan Panggil juga, bukan berarti saya tidak berani buat keputusan, saya berikan tapi saya paham semangatnya semua ingin melihat daerah kita ini tidak tertinggal ingin melihat ada aktivitas yang jalan itu sesuai aturan.

Mantan Ketua DPRD Bombana Periode 2014-2019 (Andi firman) menambahkan bahwa beliau hanya menggaris bawahai masalah legalitas perizinannya maka ada informasi yang bukan hanya kali ini sudah tepat kalau dipertanyakan itu terkait legalitasnya cuma memang sampai hari ini mereka menyampaikan sudah punya izin padahal yang kita ketahui bersama bahwa di situ ada tiga perusahaan yang beroperasi Jangan sampai tiga perusahaan ini mengaku punya perizinan yang ada di situ kita ketahui ada PT.PLM, PT.PLN dan PT.AHB yang mana yang punya izin di situ jangan sampai lokasi juga sama makanya saya dari awal saya tertantang dengan ini kedua ini konsisten dengan itu saya pribadi mengucapkan untuk bersama dengan Masyarakat, Insya Allah dengan tugas saya ini bagian dari Pemuda Kabupaten Bombana itu yang juga turut prihatin dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat yang ada di wilayah sekitar tambang. Dan mengingatkan saya kembali bahwa ternyata kehidupan masyarakat di area pertambangan itu masih sangat jauh yang kita harapkan bukan hanya terkait dengan penggunaannya perizinan operasionalnya tapi terkait dengan kewajiban seluruh karyawan untuk mendapatkan perlindungan kesehatannya, bpjs-nya itu juga tidak ada transparansi”Uangkap”.

Sebelum menutup rapat tersebut Ketua DPRD (Arsyad, S.Pd) menyampaikan kesimpulan rapat :
-    DPRD akan mengagendakan pertemuan dengan pemerintah Daerah dalam Rapat dengan pendapat pada hari senin, 13 juni 2020, terkait 4 tuntutan utama dari Forum Mahasiswa Bombana Bersatu (FMBB) 
-    DPRD akan bersama-sama dengan Forum Mahasiswa Bombana Bersatu (FMBB) untuk turun ke lokasi dalam rangka menghentikan aktivitas pertambangan tersebut apabila perusahaan tidak memili izin sesuai ketentuan UU yang berlaku.

Laporan : Fiqran
Sumber : Sekretariat DPRD

Komentar

Belum ada komentar

Komentar Anda