Detail Berita

RUU Kesejahteraan Sosial, 19 Senator DPD RI Kunker di Bombana

RUMBIA Kominfo

Penulis : Akbar

Kominfo, Dinsos - Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja sekaligus seminar dalam rangka penelitian empirik penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Sosial

Rancangan tersebut dimaksudkan guna melakukan perubahan pada UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Tanduale Kantor Bupati Bombana, Senin (21/6/2021)

Kegiatan yang terselenggara atas kerja sama antara Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Pemerintah Kabupaten Bombana. Kegiatan ini menghadirkan beberapa nara sumber antara lain Tim Ahli Komite III DPD RI Fitriani Ahlan Sjarif (Universitas Indonesia) dan Dr. Tukino (Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung), akademisi Universitas Halu Oleo Program Studi Kesejahteraan Sosial Dr. Darmin Tuwu, Tim Loka Minaula dan Ketua DPD Independen Pekerja Profesional Indonesia Syamsuddin, S.ST., MSi., Ph.D. serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana Husrifnah Rahim.

Adapun kegiatan seminar tersebut diikuti oleh beberapa peserta perwakilan dari OPD, Akademisi, TKSK, Karang Taruna, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, LKS, Puskesos, Pendamping PKH, PSM, Tagana dan Komunitas, perkumpulan Organisasi masyarakat.

Bupati Bombana H. Tafdil saat memberikan sambutan, menyampaikan sekaligus menegaskan kepada semua perangkat daerah agar dapat bersinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat miskin dan rentan pada setiap warga.

"Silahkan lakukan sinergitas terhadap apa yang akan menjadi Motivasi para setiap Opd, intinya tingkatkan kualitas dan pelayanan terhadap masyarakat, "ungkap Tafdil saat menyampaikan sambutan di Tanduale, Senin (21/6/2021).

Menurut Tafdil, dengan fokus pada implementasi program yang tepat sasaran ini, tujuannya adalah agar semakin memperkuat jejaring pemerintahan pusat dan daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah Bombana.

Sementara itu Tukino salah satu narasumber Tim Ahli Komite III DPD, menjelaskan bahwa Komite III DPD RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI yang salah satu lingkup tugasnya dalam bidang kesejahteraan sosial, pada tahun 2021 ini menginisiasi penyusunan Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 

Tukino menjelaskan, Adapun hal tersebut bertujuan untuk melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis menyangkut permasalahan kesejahteraan sosial, baik nasional maupun lokal kedaerahan.

"Perlunya perubahan atas UU No.11 Tahun 2009 dijelaskan Tukino guna menekankan bahwa perlindungan sebagai bagian dari hak dasar warga negara. Hal ini mengingat Kesejahteraan Sosial sebagai bagian dari Pembangunan Nasional. "Ujarnya

Di tempat yang sama narasumber lainnya yakni Husrifnah Rahim dalam pemaparannya menjelaskan terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Sosial diantaranya sedang melakukan pemutakhiran data rumah tangga miskin sebagai penerima manfaat dari program Gembira Taskin, mengkoordinasikan seluruh stakeholder/perangkat daerah agar menggunakan satu basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan menjadi rujukan semua OPD 

selain itu kata Husrifnah, dapat menumbuhkan pemberdayaan masyarakat miskin melalui penguatan kelembagaan dan pemamfaatan teknologi informasi, Usaha Ekonomi Pruduktif (UEP) yang berbasis Kelompok Usaha Bersama (KUBE), "ucapnya.

Lanjut, Guna menggali lebih informasi dan gagasan untuk inventarisasi materi bahan penyusunan draf RUU, peserta seminar di beri kesempatan untuk memberikan saran dan masukan yang di tuangkan dalam Forum Group Diskusi (FGD) ini.

"Kami persilahkan kepada undangan agar mengungkapkan berbagai argumennya baik dalam tataran akademik maupun praktik guna mendukung penyusunan draf RUU tersebut. kendati Berbagai persoalan mulai dari analisis permasalahan utama, hingga persoalan-persoalan dalam implementasi program kesejahteraan sosial.

Salah satu peserta dari unsur Akademisi Herman Tadjuddin Mapatarani terkait Kesejahteraan Sosial, ia menjelaskan bahwa di butuhkan advokasi sumber daya alam khususnya terkait hak-hak masyarakat adat yang selama ini telah menjadi 
sumber kehidupan kesejahteraan dalam pendekatan pengelolaan berbasis kearifan lokal.

Oleh karna itu Herman Tadjuddin Mapatarani berharap agar setiap investasi yang hadir sejatinya bisa berkontribusi pada pemenuhan kesejahteraan masyarkat dengan membentuk kemitraan usaha, " Tungkasnya. (Akbar)

Berikut daftar Senator yang hadir dalam seminar RUU yang di Gelar di Bombana :

(1). Evi Apita Maya, S.H., M.K.N Senator asal NTB sekaligus Wakil Ketua Komite III.

(2). H. Fadhil Rahmi, Lc., MA Senator Asal ACEH yang juga Wakil Ketua.

(3). Hj. Andi Nirwana, S.SP, MM, Senator asal SULTRA.

(4). M. Sum Indra, S.E., M.Msi. Senator Asal JAMBI.

(5). dr. Jihan Nurlela Senator Asal LAMPUNG.

(6). Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc. MA. Senator Asal KEP. BABEL.

(7). Ir. H. Bambang Sutrisno, M.M Senator Asal JATENG.

(8). H. Abdi Sumaithi Senator Asal BANTEN.

(9). Hilda Manafe Senator Asal NTT.

(10). Erlinawati, SH.,M.AP Senator Asal KALBAR.

(11). Dr. Maya Rumantir, MA., Ph.D Senator Asal Sulawesi Utara.

(12). Tamsil Linrung Senator Asal SULSEL.

(13). Hj. Rahmijati Jahja Senator Asal GORONTALO.

(14). H. Iskandar Muda Baharudin Lopa Senator Asal SULBAR.

(15). Mirati Dewaningsih, S.T. Senator Asal MALUKU.

(16). Hj. Suriati Armaiyn Senator Asal MALUT.

(17). Herlina Murib Senator Asal PAPUA.

(18). H. Muslim M. Yatim, Lc., M.M Senator Asal SUMBAR, dan 

(19). Yance Samonsabra, S.H. Senator Asal PAPUA BARAT.


  • Jl. Yos Dudarso No. 55 Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana, Kode Pos 93771

    Phone: 08114038411
    Email Address: kominfo.bombana@gmail.com


    Pengunjung : 602,252