Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan layanan air bersih melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), salah satunya di di Desa Babamolingku. Proyek ini menjadi salah satu program strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses air bersih yang layak dan berkelanjutan.
Pembangunan SPAM Babamolingku mencakup pemasangan jaringan pipa sepanjang 15.500 meter dengan jumlah capaian Sambungan Rumah yakni 245 unit. Akan menjangkau Desa Analere dan Babamolingku yang termasuk area pemukiman padat penduduk dan fasilitas umum seperti Sekolah, Perkantoran dan Rumah Ibadah, yang anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum Tahun 2024.
Selain pembangunan jaringan pipa, proyek ini juga melibatkan pembangunan reservoir utama dengan sistem Penyaringan lumpur dan Broncaptering/Penangkap Mata Air.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), proyek ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur air minum sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. "Dengan panjang pipa yang mencapai 15,5 kilometer, kami berharap akses air bersih dapat lebih merata di seluruh wilayah Babamolingku," ujarnya.
Sejalan dengan progres pembangunan yang masih terus dikebut, pada Jumat-29 November 2024 Inspektorat Kabupaten Bombana bersama-sama dengan Tim Konsultan dan Direksi Teknis dari Dinas PUPR melaksanakan kegiatan monitoring terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Babamolingku.
Dalam kunjungannya, tim IRBAN memeriksa berbagai aspek, mulai dari administrasi pelaporan, progres fisik proyek, hingga kendala teknis yang mungkin dihadapi di lapangan. Berdasarkan hasil monitoring, ditemukan beberapa catatan yang memerlukan tindak lanjut, seperti perlunya percepatan penyelesaian pekerjaan dan peningkatan kualitas instalasi untuk memastikan keberlanjutan fungsi SPAM.
Dengan proyek ini, Babamolingku diharapkan menjadi salah satu contoh keberhasilan dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih di Bombana pada khususnya, selaras dengan target pencapaian Tujuan Pemenuhan SPAM Air Bersih Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban pemerintah. (*miss)
