Kendari, 23 Oktober 2024 – Dalam upaya mendukung program nasional pencegahan stunting, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bombana melakukan koordinasi di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Rabu (23/10/2024). Pertemuan ini dimaksudkan untuk menjalin sinergi antara BKKBN dengan DPMD Kabupaten Bombana dalam hal penanganan stunting di tingkat desa.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara ini mendapat sambutan yang baik dari Sekretaris BKKBN, Muslimin, S.H, M.M dan Tim Satuan Tugas (Satgas) Stunting BKKBN Provinsi Sultra.
“BKKBN secara nasional ditetapkan menjadi ketua pelaksanaan Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Sejalan dengan itu Perwakilan BKKBN Sultra menindaklanjuti dengan meningkatkan sinergis di daerah dalam percepatan penanggulangan stunting,”ujar Muslimin.
Pelaksanaannya mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting.
Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan capaian di tahun 2024. Berdasarkan Lima Pilar Percepatan Penurunan Stunting, akan disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga berisiko stunting.
“Kita di daerah menindaklanjutinya dengan membentuk tim di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan. Targetnya penurunan prevalensi stunting 2022-2024 sebesar 14 persen dari prevalensi stunting Sultra 30 persen pada tahun 2023,” ungkapnya.
Menyikapi itu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kab. Bombana Asyhadi Asyikin, S.KM, M.Kes mengaku siap berkolaborasi program dalam penurunaan stunting dengan Perwakilan BKKBN Sultra dan OPD terkait lingkup Provinsi Sultra.
“Penanganan stunting tidak bisa dibebankan ke satu OPD. Perlu keterlibatan semua pihak terkait mengintervensi sesuai bidang tugasnya. Semoga Tim yang dikoordinir BKKBN bisa menyatukan langkah untuk bersama-sama mencapai target penurunan prevalensi stunting, ”katanya. (Alw)
