Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana, dr. H. Sunandar, MM Kes bertatap muka langsung dengan Bapak Dwi Budi Wahyuningsih SSTP. MSI selaku Kabag Umum Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam rangka koordinasi dan konsultasi Perubahan NPHD Pilkada 2024. Pertemuan ini berlangsung pada 10 Oktober 2024 di Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta Pusat dan dilakukan atas dasar adanya surat permintaan Adendum NPHD Pilkada dari Kepolisian Resort Bombana Nomor B/294/IX/KEU/2024 tertanggal 27 September 2024 dan disposisi Sekretaris daerah Kabupaten Bombana tanggal 30 September 2024 lalu.
Sesuai petunjuk dari itjen Kemendagri terkait adendum NPHD Pilkada, Dwi Budi Wahyuningsih menyampaikan bahwa Hibah Pilkada merupakan satu kesatuan yang terintegrasi yang peruntukannya membiayai seluruh proses pengamanan Pilkada 2024 mulai dari awal sampai proses pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih sesuai dengan tahapan pilkada. Dana hibah pilkada dapat dipakai untuk kegiatan pengamanan walaupun telah melewati tgl 31 Desember 2024 untuk itu tidak perlu dilakukan adendum NPHD.
“Alhamdulillah permintaan addendum dari Polres Bombana sudah terjawab, jadi tidak perlu dilakukan addendum Hibah Pilkada meskipun nantinya ada kemungkinan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menyebrang tahun 2024. Dan hal ini tentunya berlaku untuk semua penerima Dana Hibah Pilkada”, ungkap Sunandar Ketika dimintai kejelasan terkait permintaan addendum.
Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai leading sektor pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bombana mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan situasi kondusif serta transparan selama tahapan pemilihan. "Kami berharap dengan konsultasi ini, semua pihak dapat bersinergi untuk mensukseskan Pilkada, demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Bombana." tutup Sunandar. (sinaganur)
