Selasa (15/10/2024), Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), melakukan Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait Keterbukaan Informasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bombana, kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana, diterima langsung oleh Plh. Sekda Bombana, Sofian Baco, ST., MPW, ini merupakan salah satu agenda tahunan yang dilakukan oleh KIP.
Tim Komisi Informasi Sultra yang dipimpin oleh Andi Ulil Amri, S.Sos M.cd didampingi Rahmawati, S.Pd., MA selaku Komisioner Komisi Informasi Sultra, melakukan penilaian mendalam terkait kinerja PPID Kabupaten Bombana dalam menyediakan akses informasi bagi masyarakat. “Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa PPID berfungsi optimal sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku,” ujar Andi Ulil.
Selama kunjungan, tim Komisi Informasi Sultra melakukan evaluasi terhadap 5 indikator utama diantaranya pengumuman informasi publik, penyediaan dokumen informasi publik, pengembangan website, pengadaan barang jasa dan kelembagaan. Tim KIP juga memberikan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses terhadap masyarakat publik, pengembang Sumber Daya Manusia serta penganggaran terhadap PPID.
“Saya umum sangat mengapresiasi PPID Kabupaten Bombana, ini sudah hampir 80% itu sudah memenuhi 5 parameter yang secara menilai, apakah memang badan publik itu sudah melakukan prinsip keterbukaan informasi publik atau belum,” tambahnya.
Sementara itu, Plh. Sekda Bombana, Sofian Baco menyambut baik kunjungan ini. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung transparansi informasi di Kabupaten Bombana. “Kami berharap, dengan adanya pemantauan ini, PPID Bombana dapat lebih efektif dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dengan dilakukannya pemantauan ini, diharapkan PPID Kabupaten Bombana mampu memenuhi harapan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung pembangunan yang berbasis informasi yang lebih baik di masa depan.(Hun)
