Hari ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana melakukan langkah signifikan dengan penandatanganan kontrak untuk 17 Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT). Tindakan ini diinisiasi oleh Kepala Badan Kesbangpl, dr. Sunandar, MM.Kes, yang diwakili oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, Sabril, S.Sos., MM.
Penandatanganan kontrak ini bertujuan untuk memberikan jaminan keberlanjutan pekerjaan kepada PHTT yang telah lama berkontribusi pada Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana. Meskipun status mereka sebagai PHTT, penandatanganan kontrak ini menunjukkan komitmen Badan Kesbangpl untuk memberikan peluang yang lebih baik kepada para pegawai yang telah setia dalam menjalankan tugasnya.
Dr. Sunandar, MM.Kes, Kepala Badan Kesbangpl, menyatakan, "Penandatanganan kontrak ini adalah bentuk apresiasi kami terhadap kontribusi yang telah diberikan oleh Pegawai Harian Tidak Tetap dalam mendukung berbagai program dan kegiatan Badan Kesbangpol. Kami percaya bahwa mereka memiliki peran penting dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi kami."
Langkah ini juga diambil sebagai upaya untuk memberikan kepastian kepada PHTT terkait peluang masa depan. Melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, Sabril, S.Sos., MM, Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana ingin memastikan bahwa para PHTT tetap memiliki peluang yang adil dalam penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan mengantisipasi setiap perubahan regulasi ke depannya yang mungkin memberikan ruang lebih baik bagi mereka.
Sabril, S.Sos., MM, menyampaikan, "Kami berupaya agar PHTT dapat tetap merasa dihargai dan memiliki peluang yang sama dengan pegawai tetap lainnya. Dengan penandatanganan kontrak ini, kami ingin memberikan mereka kepastian dan kesempatan untuk terus berkembang bersama Badan Kesbangpol."
Penandatanganan kontrak ini juga sejalan dengan semangat reformasi kepegawaian yang tengah berlangsung di berbagai instansi pemerintah. Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana berharap bahwa tindakan ini dapat menjadi inspirasi bagi instansi lain untuk mempertimbangkan kembali status dan perlakuan terhadap pegawai harian tidak tetap yang telah memberikan kontribusi yang berarti dalam menjalankan tugas pelayanan publik. (sinaganur)
