Rabu (27/3/2024), Pemerintah Kab. Bombana melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2025 mengusung tema "Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan," dan resmi dibuka oleh Sekertaris Daerah Kab. Bombana, Drs. Man Arfa, M.Si mewakili Pj. Bupati Bombana, dan turut dihadiri oleh perwakilan Kepala Bappeda Provinsi Sultra.
Acara yang berlangsung di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana ini, bertujuan sebagai penyelarasan, klarifkasi dan sinkronisasi program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas pembangunan provinsi tahun 2025, serta penyepakatan program dan pembangunan daerah tahun 2025. Dengan jumlah peserta sebanyak 250 orang, yang terdiri dari DPRD Kab. Bombana, Perangkat Daerah, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Camat/Kepala Desa Dan Lurah, Instansi Vertikal, Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan Dan Perwakilan Organisasi Kepemudaan.
Dalam sambutannya, Drs. Man Arfa mengatakan penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2025, merupakan momentum yang sangat strategis dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat, sekaligus sebagai wadah partisipasi untuk menghasilkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang lebih aspiratif dan transparan serta akuntabel.
Lebih lanjut, Man Arfa mengatakan sebagai gambaran pelaksanaan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab. Bombana Tahun 2023-2026, merupakan rujukan pembangunan daerah telah belangsung selama satu tahun, diantaranya Indeks Perkembangan Manusia (IPM) Kab. Bombana, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dantingkat ketimpangan (gini rasio) indeks gini (gini rasio) dinilai masih sangat baik berasa dibawah rata-rata Provinsi Sultra.
Selain itu, beberapa isu strategis yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan program dan kegiatan di tahun 2025, antara lain yaitu:
1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
2. Pemerataan kesejahteraan masyarakat;
3. Pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur yang berdaya saing;
5. Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif.(Hun)
